Hk-489 : Politik Hukum Perburuhan (Studi Netralitas Hukum Perburuhan dalam Praktek dan Pelaksanaan)

ABSTRAK

Politik hukum perburuhan setelah kemerdekaan di tahun 1945-sampai dengan Era Reformasi banyak diwarnai oleh dinamika politik di tiap era pemerintahan, baik dari era presiden Soekarno sampai dengan presiden SBY. Hal tersebut tidak lain karena ada sebuah kepentingan politik dari sebuah kebijakan elit penguasa untuk berpihak terhadap salah satu golongan, baik terhadap; pengusaha, atau buruh, atau berpihak terhadap keduanya, atau tidak berpihak sama sekali terhadap keduanya, yang menyebabkan politik hukum perburuhan dalam praktek dan pelaksanaan tak pernah netral ditiap era pemerintahan. Sedangkan karakteristik yang ditonjolkan di era Soekarno (orde lama) setelah kemerdekaan adalah keberpihakan pemerintah terhadap kaum buruh untuk bebas dari belenggu penjajah, pada era Soeharto (orde baru) keberpihakan pemerintah cenderung untuk membela kepentingan penguasa dengan memanfaatkan pihak militer untuk mengendalikan kaum buruh dan pengusaha dalam melakukan pembangunan nasional yang tersistematis, dan pada era Reformasi keberpihakan pemerintah cenderung ke arah penarikan investor ke dalam negeri untuk menambah lapangan pekerjaan dan memberlakukan sistem outsourcing yang sudah berlangsung sejak tahun 2000, sehingga sistem outsourcing itulah yang pada akhirnya merugikan pihak buruh dan menguntungkan pihak pengusaha. Di sisi lain, peran pemerintah seharusnya dituntut sebagai penengah dalam mengatasi masalah antara buruh dan pengusaha supaya tidak terjadi konflik yang tidak diingikan di dalam sebuah perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Adrian Sutedi, Hukum Perburuhan, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2009.

Gatot Soemartono, Arbitrasi dan Mediasi di Indonesia, PT Penerbit Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 2006.

HB Sutopo, Metodologi Penelitian Kualitatif Bagian I. Di dalam skripsi Sony

Surya Prayoga, Eksploitasi Seksual Komersial Anak Tinjauan Yuridis Kriminologis, UMS.

John W. Head., Pengantar Umum Hukum Ekonomi. Di dalam bukunya Gatot Soemartono, Arbitrasi dan Mediasi di Indonesia.

Khudzaifah Dimyati, Kelik Wardiono, Metode Penelitian Hukum (Buku Pegangan Hukum).

Koko Kosidin., Perjanjian Kerja, Perjanjian Perburuhan, dan Peraturan Perusahaan, Bandung: Penerbit CV. Mandar Maju, 1999.

Kusumadi Pudjosewojo, Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia, Catatan Ke III. di dalam bukunya Jhonny Ibrahim, Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Penerbit Bayu Media Publishing : Malang, Jawa Timur, 2007.

Mersen Sinaga, Pengadilan Perburuhan di Indonesia (Tinjauan Hukum Kritis atas Undang-Undang PPHI). Penerbit Yogyakarta: Perhimpunan Solidaritas Buruh.

Much. Nurachmad., Tanya Jawab Seputar Hak-Hak Tenaga Kerja (Outsourcing), Visimedia : Jakarta, 2009.

Richardo Eko Indrajit, Richardus Djokopranoto, Proses Bisnis Outsourcing, Jakarta: Penerbit PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2003.

Umnia Labibah, Wahyu Pembebasan, (relasi buruh-majikan), Penerbit Pustaka Alif: Yogyakarta, 2004.

Wahyudin Husein, dan Hufron., Hukum, Politik & Kepentingan, Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2008.

Zaini Asyhadie., Hukum Kerja (Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan  Kerja), Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

INTERNET

http://alvonkurniapalma.blogspot.com

http://ariswan.wordpress.com. Tanggal, 10 Mei 2010.

http://malangnet.wordpress.com. Tanggal 25 Mei 2010.

http://surveyburuh.webnode.com. Tanggal, 1 Agustus 2010.

http://Wikipedia.com. Tanggal, 16 Agustus 2010.

http://www. ejournal.umm.ac.id. Tanggal, 04 April 2010.

http://www. victorsiahaankomunikasi.blogspot.com.

http://www.downloadskripsikita.blogspot.com. Tanggal, 3 Maret 2010.

http://www.hukumonline.com. Tanggal, 15 Juni 2010.

http://www.images.asri1wj.multiply.com. Tanggal, 15 Oktober 2010.

http://www.imamanter.blogspot.com. Tanggal, 27 Februari 2010.

http://www.pemantauperadilan.com. Tanggal, 20 Oktober 2010.

http://www.perlindunganhakpekerja.com. Tanggal, 7 Juni 2010.

http://www.ui.ac.id. Tanggal, 1 November 2010.

ilham.bashirudin@krakatausteel.com. Tanggal, 5 Mei 2010. repository.usu.ac.id.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Undang Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri.

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa.

Untuk mendapatkan file lengkap silahkan hubungi/ sms ke HP. 0856-0196-7147