ABSTRAK
Dalam
berbagai deskripsi para ahli, diakui bahwa pers Indonesia adalah bagian yang
tidak terpisahkan dari gerakan reformasi atau revolusi Mei 1998 yang mencapai
momen bersejarah dengan pengunduran diri presiden Soeharto, setelah berkuasa
selama 32 tahun. Meskipun pers bukanlah pelopor dari gerakan revolusi itu,
namun pers telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam peristiwa tersebut
dengan penyajian berita-berita yang kritis sehingga melemahkan legitimasi rezim
Orde Baru yang berkuasa pada waktu itu. Wacana
tentang peranan pers dalam peristiwa revolusi Mei 1998 dapat digeneralisasikan
bahwa wacana mengenai kontribusi signifikan pers dalam memicu perubahan
masyarakat seakan mengikuti teori klasik komunukasi massa yang telah populer
sejak lama, yaitu teori serba media. Diasumsikan bahwa media massa (dalam hal
ini pers) mempunyai kekuatan yang besar untuk mempengaruhi masyarakat, bukan
saja dalam membentuk opini dan sikap tetapi juga dalam memicu terjadinya
gerakan sosial.
Berangkat
dari teori dan realita diatas penulis mencoba melakukan penelitian dengan judul
"Pers Dalam Demokratisasi di Indonesia,
Kajian Tentang Peranan Pers Dalam Peristiwa Revolusi Mei 1998", dengan
tujuan untuk mengetahui bagaimana peranan pers dalam peristiwa revolusi Mei
1998 serta mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh pers dalam menjalankan
peranannya tersebut. Penelitian ini bersifat deskriptif dan literatu atau yang
dikenal juga dengan studi kepustakaan, yakni dengan menganalisa dan
menggambarkan peranan pers dalam peristiwa revolusi Mei 1998 melalui buku-buku,
jurnal, artikel, dokumen dan hasil-hasil penelitian yang berhubungan dengan
peristiwa tersebut. Latar belakang penetapan topik penelitian ini mengingat
pers sebagai suatu lembaga sosial yang mempunyai kekuatan dalam sistem politik
dan berdasarkan pengamatan penulis bahwa pers selama orde baru senantiasa
dibatasi ruang geraknya oleh pemerintah, dengan kata lain dilakukannya kontrol
yang ketat oleh pemerintah terhadap pers, namun dalam situasi dan kondisi seperti
itu pers tetap mampu berperan dalam mewujudkan demokrasi di Indonesia,
khususnya dalam peristiwa revolusi Mei 1998.
Berita-berita
yang disajikan oleh pers seputar peristiwa revolusi Mei 1998 menjadi suatu
acuan dan panduan bagi masyarakat dalam menentukan sikap dan dalam bertindak.
Berita-berita yang kritis pada waktu revolusi Mei 1998 yang disajikan oleh pers
akan menggerogoti legitimasi rezim pemerintahan. Pers juga menjadi sarana bagi
masyarakat dalam menyampaikan input dalam sistem politik. Dengan demikian
jelaslah bahwasanya pers mempunyai peranan yang yang cukup signifikan dalam
peristiwa revolusi Mei 1998. Peranan pers dalam demokratisasi adalah sebagai
sarana perubahan dan sebagai sarana kontrol dan kritik. bila dikaitkan dengan
peristiwa revolusi Mei, maka peranan pers sebagai sarana perubahan terdiri dari
pers sebagai issues manager, sebagai delegitimasi rezim dan sebagai social
organizer. Hambatan yang dialami oleh pers dalam menjalankan peranannya
tersebut adalah adanya intervensi atau pengekangan pemerintah terhadap pers dan
trsanginya pers oleh media elektronik
DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, Taufik. Krisis Masa Kini dan Orde
Baru. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta. 2003.
Basuki, Wishnu. Pers dan Penguasa.
Pustaka Sinar Harapan. Jakarta. 1995.
Budiardjo, Miriam. Dasar-dasar Ilmu Politik.
Djuroto, Totok. Penerbitan
Pers Bandung. PT Remaja Rosdakarya. Bandung. 2000.
Efendi, Amran. Bunga Rampai Peranan Pers
Indonesia Dalam Laju Pembangunan. Yayasan Pembinaan dan Pengembangan Karya
Generasi Muda Indonesia. Medan. 1983.
Eisenstadt, S N. Revolusi dan Transformasi
Masyarakat. CV Rajawali. Jakarta. 1986
Fatah, Eep Saefullah. Penghianatan Demokrasi
Ala Orde Baru. PT Remaja Rosdakarya. Bandung. 2000.
Hidayat, Dedy N. Pers Dalam Revolusi Mei,
Runtuhnya Sebuah hegemoni. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2000.
Hoogerwerf, A. Politikologi, Pengertian dan
Problem-problemnya. Erlangga. Jakarta. 1985.
Imawan, Riswanda. Desentralisasi,
Demokrtaisasi dan Pembentukan Good Governance, Dalam Syamsudin Haris
“Desentralisasi, Demokratisasi dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah.
AIPI dan Pathnership For Governance Reform In Indonesia. Jakarta. 2001.
Indrawati, Srimulyani. Kapitalisme Global dan
Krisis Kepercayaan Terhadap Rezim Soeharto, dalam Pers Dalam
Revolusi Mei, Runtuhnya Sebuah Hegemoni. PT Gramedia Pustaka Utama.
Jakarta. 2000.
Muis, A. Titian Jalan Demokrasi, “Peranan
Kebebasan Pers Untuk Budaya Komunikasi Politik”. Kompas. Jakarta.
2000.
Muis, A Dkk. Humanisme
dan Kebebasan Pers. Kompas. Jakarta. 2001.
Nimmo, Dan. Komunikasi
Khalayak dan Efek. PT Remaja Rosda Karya. Bandung. 2000.
Oetama, Jakob. Pers Indonesia, “Berkomunikasi
Dalam Masyarakat Yang Tidak Tulus”. Kompas. Jakarta. 2001.
Pamungkas, Sri Bintang. Dari Orde Baru ke
Indonesia Baru Lewat Reformasi Total. Erlangga. Jakarta. 2001.
Soemarjan, Selo. Kisah Perjuangan Reformasi. Pustaka
Sinar Harapan. Jakarta. 1999
Suwardi, Harsono. Peranan Pers Dalam Politik
Indonesia. Sinar Harapan. Jakarta. 1993.
Sumono, Mustofa. Kebebasan Pers Fungsional
Sebagai Salah Satu Sarana Perjuangan Kemerdekaan di Indonesia. Yayasan
Idayu. Jakarta. 1978.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 Tentang
Ketentuan-ketentuan Pokok Pers.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967 Tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok
Pers.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 Tentang Ketentuan-Ketentuan
Pokok Pers Sebagai Mana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun
1967.
Untuk mendapatkan file lengkap silahkan hubungi/ sms ke HP. 085725363887
Tidak ada komentar:
Posting Komentar