BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
1. Mata Pelajaran Matematika
Masalah rendahnya mutu sekolah sudah sangat sering dikeluhkan masyarakat. Hal ini peranan guru merupakan salah satu unsur yang dianggap sangat menentukan. Dengan kata lain, rendahnya mutu sekolah dipandang mempunyai kaitan langsung dengan rendahnya mutu guru. Orangtua melihat sekolah, terutama dilihat mutu gurunya. Sebab mutu guru yang rendah menyebabkan mutu sekolah yang rendah pula. Sebagian besar guru dianggap mutunya rendah.
Sesungguhnya mutu sekolah bukan saja masalah yang dihadapi oleh negara-negara berkembang dan juga bukan soal dana. Meskipun Amerika Serikat (AS) membelanjakan sekitar separuh dari pendapatannya untuk pendidikan, tetapi mutu pendidikannya kalah dari Jepang dan Jerman yang mengeluarkan biaya pendidikan tidak sebanyak AS. Dalam penyelenggaraan pendidikan, AS cenderung untuk membelanjakan sebagian besar uang untuk sarana dan administrasi, sementara untuk gaji guru relatif kecil. Sebaliknya Jepang dan Jerman, mengeluarkan sebagian besar biaya untuk gaji guru, sementara bangunan/sarana dan administrasi dibuat lebih sederhana tidak sementereng AS.
Berdasarkan pengalaman-pengalaman di negara-negara maju itu, di mana kebutuhan minimal sarana dan fasilitas pendidikan telah relatif terpenuhi, nampak bahwa investasi biaya pendidikan melalui peningkatan kesejahteraan (gaji) guru lebih mampu meningkatkan mutu daripada melalui penyediaan sarana. Di negara kita memang agak lain persoalannya, banyak sekolah yang kebutuhan minimal sarana pendidikan saja juga belum terpenuhi.
Masalah pengelolaan dan administrasi biaya pendidikan kita terletak pada masih rumitnya prosedur pembiayaan, mulai dari perencanaan sampai pada proses pengelolaannya. Kerumitan itu menyangkut mata rantai birokrasi atas-bawah (vertikal) maupun hubungan antarinstansi satu dengan lainnya (horizontal).
Walaupun otonomi sekolah sudah mulai menampak, namun masih terasa ganjalan-ganjalan dalam proses perencanaan, prosedur pengelolaan, dan distribusi anggaran pendidikan mulai dari pusat sampai ke daerah. Namun demikian, dengan berjalannya otonomi daerah, maka pengelolaan pendidikan mulai beralih ke Kabupaten atau Kota.
Dengan bercermin pada pengalaman negara-negara maju, maka dilihat dari segi pelakunya, persoalan mendasar dari mutu pendidikan adalah kesejahteraan guru. Kesejahteraan meliputi aspek material dan nonmaterial. Yang nonmaterial misalnya kemudahan naik pangkat, suasana kerja yang sejuk, dan perlindungan hukum.
Adapun yang termasuk kesejahteraan material adalah gaji, tunjangan, dan insentif lainnya. Aspek material, khususnya gaji inilah yang harus secara jujur diakui masih minim. Kenaikan gaji cenderung hanya upaya mengimbangi laju inflasi. Akibatnya secara riil daya beli para guru umumnya tidak banyak meningkat.
Walaupun secara langsung tidak berpengaruh terhadap kualitas guru, tetapi gaji guru dan mutu pendidikan memang tak terpisahkan. Di negara-negara lain yang mutu pendidikannya telah lebih tinggi, misalnya seperti tetangga kita di Malaysia, mengajarkan kepada kita bahwa memang prestasi kerja merupakan fungsi dari imbalan. Makin tinggi imbalan, makin tinggi kesungguhan, komitmen, dan produktivitas kerja, serta semakin kecil tindakan indisipliner.
Belajar dari negara-negara yang mutu pendidikannya lebih tinggi itu pula, mereka berani menyediakan sekitar seperempat lebih anggarannya untuk sektor pendidikan. Dan dari jumlah itu, sebagian besar adalah untuk kesejahteraan guru. Jika gaji guru meningkat, maka akan meningkat pula status guru, sehingga mampu menarik calon-calon guru yang berkualitas. Bukan hanya calon kelas dua atau tiga seperti yang masuk ke pendidikan guru sampai saat ini.
Lembaga pendidikan guru (misalnya FKIP), bukanlah idola calon mahasiswa atau orangtua. Sebab, dalam masyarakat yang cenderung melihat kemampuan ekonomi sebagai ukuran status sosial, status guru dipandang "kurang baik" karena pendapatannya rendah. Karena itu jabatan guru tidak menarik minat banyak orang dan juga tidak menarik bagi putra-putri terbaik bangsa.
Sampai saat ini, mereka yang berminat menjadi calon guru, terutama dari keluarga kurang mampu atau kurang mampu pula secara akademis. Mereka memilih FKIP dengan harapan bisa kuliah dan kemudian bisa diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Namun kenyataannya, masih banyak lulusan FKIP yang tidak dapat diangkat lantaran kemampuannya juga rendah. Dan lebih ironis pula karena banyak lembaga-lembaga pendidikan yang justru mengangkat lulusan fakultas murni untuk menjadi tenaga guru lantaran kemampuannya dianggap lebih.
Semakin sempitnya kesempatan untuk diangkat menjadi guru, menyebabkan kualitas dan kuantitas yang masuk lembaga pendidikan guru juga merosot. Konsekuensinya mutu lulusan atau calon guru yang dihasilkan merosot pula. Akibatnya mutu pendidikan di negeri ini akan terus merosot pula.
Melihat kondisi pendidikan kita saat ini, tidak banyak yang dilakukan dalam usaha menarik minat calon bermutu memasuki lembaga pendidikan guru selama faktor status guru tidak dapat diubah atau diperbaiki. Menaikkan pandangan terhadap profesi guru amat terkait dengan kemampuan keuangan pemerintah, mengingat pada waktu ini sekolah terutama dikelola pemerintah.
Barangkali anggapan-anggapan yang kurang menguntungkan bagi pendidikan guru seperti di atas yang menyebabkan calon guru kurang memiliki motivasi yang kuat. Lebih parah lagi sebagian yang dididik sebagai calon guru sekarang sebenarnya tidak ingin menjadi guru. Oleh karena mereka tahu bahwa profesi guru tidak memberikan kesempatan kepada mereka untuk menjadi pemimpin, memperoleh harta kekayaan yang banyak, kekuasaan yang cukup, atau pengaruh yang luas. Oleh karena itu sampai saat ini profesi guru dirasa sebagai kerja paksa, artinya terpaksa jadi guru karena bidang lain tidak bisa menampungnya. Tetapi kerja paksa juga bisa diartikan, kerja keras tetapi gajinya kecil. Di masyarakat yang gandrung pada pemenuhan kebutuhan materi, kedudukan atau pekerjaan guru kurang memperoleh nilai tinggi. Sebab, walaupun tugas guru itu mulia, namun tidak memberi keuntungan materi.
Berdasarkan kondisi tersebut, maka agaknya repot bagi pendidikan guru untuk menangkis serangan atau kritik tentang mutu lulusannya. Masyarakat mengeluh anak-anaknya diajar oleh guru yang kurang bermutu. Di sisi lain, LPTK mengkhawatirkan semakin merosotnya minat calon mahasiswa yang ingin menjadi guru. Keluhan masyarakat dan kekhawatiran perguruan tinggi tersebut pada akhirnya beralamatkan kepada pemerintah juga.
Sampai sekarang jawaban yang memuaskan terhadap permasalahan guru dan mutu pendidikan masih dicari dan diupayakan. Mungkin bisa dicoba untuk membatasi jumlah masukan ke pendidikan guru sebatas jumlah minimal program studi masih bisa memenuhi syarat. Jika masukan sudah amat terbatas, maka lulusan juga amat terbatas, sehingga jumlah pencari kerja di bidang pendidikan makin berkurang, sampai pada suatu titik di mana terdapat kekurangan guru lagi. Sedangkan yang ada sekarang mudah-mudahan dalam jangka waktu tertentu bisa diangkat, walaupun sebagai guru bantu.
Sampai saat ini memang sudah banyak kebijakan dan strategi untuk memperbaiki mutu sekolah, namun hasilnya belum optimal. Sejauh gaji guru masih relatif rendah, tampaknya tidak mudah meningkatkan mutu pendidikan. Di situlah titik kelemahan pendidikan kita, sehingga mutu sekolah sulit ditingkatkan. Oleh sebab itu, jika kita benar-benar mau meningkatkan mutu sekolah, maka system penggajian guru secepatnya diperbaiki.
Dengan demikian untuk menciptakan potensi guru yang baik, maka harus diadakan upaya untuk meningkatkan profesionalisme keguruan, karana hal ini sangat menunjang bagi pelaksanaan proses pebbelajaran yang baik. Maka dari itu upaya yang dilakukan adalah dengan mengadakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang didasarkan pada desain kajian seorang guru agar bias diterima siswa yang nantinya akan menciptakan suasana pembelajaran yang baik. Apabila siswa sudah bias menerima pembelajaran yang guru sampaikan, dengan demikian proses pembelajaranpun akan diikuti dengan baik. Maka dari itu tentunya hasil belajarpun akan meningkat.
Dengan melihat paparan yang sudah dijelaskan tersebut di atas, serta melihat perolehan hasil belajar matematika SDN Sukamulya II Kec. Pangatikan Kab. Garut di Kelas IV yang masih jauh dari hasil belajar yang sesuai dengan apa yang diharapkan yaitu dengan perolehan hamper 60 % siswa mendapatkan hasil belajar yang masih kurang. Dengan demikian, penulis mencoba melakukan penelitian terhadap siswa terhadap mekanisme belajar mengajar yaitu dengan menggunakan kajian meningkatkan kemampuan memahami perkalian cara susun pada siswa kelas IV SDN Sukamulya II dengan metode demontrasi .
2. Mata Pelajaran IPS
Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan mulai dari SD/MI/SDLB sampai SMP/MTs/SMPLB. IPS mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan denganisu sosial. Pada jenjang SMP/MTs mata pelajaran IPS memuat materi Geografi, Sejarah, Sosiologi, dan Ekonomi. Melalui mata pelajaran IPS,peserta didik diarahkan untuk dapat menjadi warga negara Indonesia yang demokratis, dan bertanggung jawab, serta warga dunia yang cinta damai. Di masa yang akan datang peserta didik akan menghadapi tantangan berat karena kehidupan masyarakat global selalu mengalami perubahan setiap saat. Oleh karena itu mata pelajaran IPS dirancang untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisis terhadap kondisi social masyarakat dalam memasuki kehidupan bermasyarakat yang dinamis. Mata pelajaran IPS disusun secara sistematis, komprehensif, dan terpadu dalam proses pembelajaran menuju kedewasaan dan keberhasilan dalam kehidupan di masyarakat. Dengan pendekatan tersebut diharapkan peserta didik akan memperoleh pemahaman yang lebih luas dan mendalam pada bidang ilmu yang berkaitan.
Adapun tujuan mata pelajaran IPS yaitu agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut.
1. Mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungannya.
2. Memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, inkuiri, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan social.
3. Memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan.
4. Memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerjasama dan berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk, di tingkat lokal, nasional, dan global.
Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) adalah salah satu bidang studi yang rumit, karena ruang lingkupnya sangat luas dan merupakan gabungan dari ilmu-ilmu sosial, seperti geografi, ekonomi, sejarah, sosiologi, dan antropologi. IPS memfokuskan perhatiannya pada peranan manusia dalam masyarakat terutama dalam situasi global saat ini.
Dalam implimentasi pembelajaran guru sebagai praktisi melaksanakan kegiatan, yaitu dengan cara menggunakan srategi pengajaran konsep untuk membantu kelancaran pada setiap tindakan pembelajaran, peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap proses pada pembelajaran. Dari setiap pengamatan selanjutnya dilakukan refleksi dan analisis setiap tindakan untuk kemudian melakuakan perbaikan-perbaikan.
Dalam rangka mencapai harapan seperti itulah dalam kegiatan belajar ini dikemukakan salah satu alternatif dari segi perencanaan, yaitu dengan upaya memotivasi siswa dalam pembelajaran kepahlawanan dan patriotisme tokoh-tokoh di lingkungan anak melalui penguatan verbal dan non verbal. Dengan menggunakan metode ini diharapkan siswa dapat termotivasi untuk mengikuti pembelajaran dengan baik dengan tujuan meningkatkan volume pembelajaran. Dengan demikian proses pembelajaran diharapkan sesuai dengan apa yang diharapkan.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan paparan dari latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :
1. Mata Pelajaran Matematika
1). Bagaimana cara meningkatkan kemampuan memahami perkalian pada siswa ?
2). Bagaimana cara meningkatkan proses pembelajaran matematika ?
3). Bagaimana cara meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika?
2. Mata Pelajaran IPS
1). Bagaimana cara memotivasi siswa dalam pembelajaran kepahlawanan agar pembelajaran bisa dipahami secara merata ?
2). Bagaimana cara meningkatkan proses pembelajaran pada mata pelajaran IPS ?
3) Apakah pemberian penguatan verbal dan non verbal dapat meningkatkan pemahaman siswa dalam mata pelajaran IPS ?
DAFTAR PUSTAKA
Andayani. (2009). Pemantapan Kemampuan Propesional. Jakarta: Universitas Terbuka.
Arikunto, Suharsimi, Suhardjono, dan Supardi. (2008). Penelitian Tindakan Kelas. Jakarta : Bumi Aksara.
Bruner, J. (1978). The Process of Educational Technology. Cambridge : Harvard University.
Farris, P.J. and Cooper, S.M. (1994). Elementary Social Studies. Dubuque, USA : Brown Communications, Inc.
Sumantri, Mulyani. (2007). Perkembangan Peserta Didik. Jakarta: Universitas Terbuka.
Tim TAP FKIP. (2009). Panduan Tugas Akhir Program Sarjana FKIP. Jakarta: Universitas Terbuka.
Wahyudin, dinn. (2007). Pengantar Pendidikan. Jakarta: Universitas Terbuka.
Weton, D. A and Mallan, J.T. (1988). Children and Their World. Boston : Houghton Mifflin Coy.
Referensi Lainnya KLIK DISINI
Untuk mendapatkan file lengkap hubungi/ sms ke HP. 0856-0196-7147
Tidak ada komentar:
Posting Komentar